Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di hari itu, pendidikan seringkali diwacanakan kembali dengan narasi dan melalui bahasa yang sangat ideal. Tema-tema krusial seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, menyiapkan generasi masa depan, dan memperkuat daya saing bangsa menjadi perbincangan yang sangat menarik dan memotivasi, Namun, ada satu hal yang sering luput jadi pembahasan utama, yakni “Sudahkan kita bertanya bahwa pendidikan tidak akan pernah bermutu jika hanya dibebankan kepada sekolah?”
Tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 adalah, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, tentu tema tersebut mengandung pesan penting dimana pendidikan bukan urusan guru semata. Bukan pula hanya tanggung jawab kepala sekolah, kampus, kementerian, atau dinas pendidikan. Pendidikan merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, industri, media, organisasi sosial, dan yang tak kalah penting peserta didik itu sendiri.
Selama ini, kita terlalu sering menilai mutu pendidikan dari ruang-ruang kelas khususnya kurikulum, metode pembelajaran, asesmen, literasi, numerasi, dan capaian akademik. Tentu itu semua sangatlah penting. Namun, jika kita menyadari bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kelas. Melainkan juga ditentukan oleh lingkungan sosial tempat anak tumbuh, kualitas keluarga yang mendampingi, akses terhadap teknologi, keamanan ruang belajar, kesejahteraan guru, hingga keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata.
Oleh Karena itu, ketika pendidikan belum menghasilkan kualitas yang diharapkan, maka rasa-rasanya seperti tidak adil jika seluruh beban kritik hanya diarahkan kepada sekolah dan guru. Memang, guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran, tetapi mereka tidak bekerja di ruang hampa. Guru bekerja dalam sistem yang terkadang membebani, seperti administrasi yang tidak selalu ringan, fasilitas yang belum merata, dan dalam kondisi tertentu, seorang guru harus menghadapi persoalan psikologi sosial peserta didik yang juga sangat beragam.
Di banyak tempat, guru tidak hanya dibebani untuk mengajar. Mereka juga dituntut untuk menjadi pendengar masalah keluarga murid, penggerak kegiatan sekolah, pengisi laporan administratif, penjaga moral, bahkan kadang menjadi pihak pertama yang mengetahui persoalan ekonomi dan psikologis peserta didik. Jadi, apabila masyarakat ingin menuntut pendidikan yang bermutu, maka tentu masyarakat juga harus ikut terlibat dalam memastikan guru memiliki ruang yang layak untuk bekerja secara bermartabat.
Selain itu, partisipasi dari semua kalangan menjadi sangat penting sebagai penggerak keberhasilan, oleh karenanya, pendidikan harus dipahami sebagai ekosistem dimana di dalamnya ada relasi yang saling menopang. Orang tua tidak cukup hanya menyerahkan anak kepada sekolah, sementara guru atau sekolah tidak memandang murid sebagai komoditas, namun sebagai motor penggerak yang saling aktif dalam mengawal tumbuh kembangnya siswa dalam pendidikan, sehingga dimasa depan potret-potret seperti dunia usaha tidak akan lagi mengeluh mengenai para lulusan yang belum siap kerja. Pemerintah tidak cukup hanya hadir saat seremonial. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan teori. Industri tidak cukup hanya menjadi pengguna lulusan. Semua harus masuk dalam kerja pendidikan secara lebih nyata.
Dalam konteks pendidikan vokasi, pesan ini menjadi semakin penting. Pendidikan vokasi sering dipahami sebagai pendidikan yang bertugas menyiapkan tenaga kerja. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah “Tenaga kerja untuk sistem kerja seperti apa?” Jika pendidikan vokasi hanya diminta menghasilkan lulusan yang “siap pakai”, tetapi dunia kerja tidak menyediakan pembinaan, perlindungan, mobilitas karier, dan ruang belajar berkelanjutan, maka pendidikan akan selalu menjadi pihak yang disalahkan.
Lulusan pendidikan vokasi tidak cukup hanya dibekali keterampilan teknis. Mereka juga membutuhkan kemampuan adaptasi, literasi digital, keselamatan kerja, komunikasi, etika profesi, kewirausahaan, dan pemahaman terhadap perubahan dunia kerja. Namun, semua itu tidak mungkin dibangun oleh sekolah dan kampus sendirian. Dunia industri harus hadir bukan hanya sebagai tempat magang formal, tetapi sebagai mitra pembelajaran yang sungguh-sungguh.
Masalahnya, kolaborasi pendidikan dan industri sering berhenti pada dokumen kerja sama. Ada nota kesepahaman, ada kunjungan, ada foto bersama, tetapi belum tentu ada transfer pengetahuan yang serius. Padahal, pendidikan bermutu membutuhkan kemitraan yang hidup. Industri perlu membuka ruang bagi peserta didik untuk mengenal praktik kerja secara nyata. Sekolah dan kampus perlu mendengar perubahan kebutuhan lapangan. Pemerintah perlu memastikan hubungan itu berjalan adil, bukan sekadar menjadikan lembaga pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja murah.
Pendidikan bermutu untuk semua juga menuntut keberpihakan kepada mereka yang paling rentan tertinggal. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap buku, internet, ruang belajar, bimbingan orang tua, atau lingkungan yang mendukung. Di sinilah gagasan “untuk semua” harus dibaca secara serius. Pendidikan bermutu tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang tinggal di kota besar, bersekolah di tempat favorit, atau lahir dari keluarga yang memiliki modal ekonomi dan sosial kuat.
Digitalisasi pembelajaran, misalnya, dapat menjadi jalan memperluas akses. Namun, digitalisasi tidak otomatis berarti pemerataan. Tanpa perangkat, jaringan, literasi digital, dan pendampingan guru, teknologi justru dapat memperlebar ketimpangan. Karena itu, transformasi pendidikan tidak boleh hanya mengejar modernisasi alat, tetapi juga memastikan bahwa teknologi benar-benar memperkuat kualitas belajar.
Hal yang sama berlaku pada revitalisasi satuan pendidikan. Gedung sekolah yang baik memang penting. Fasilitas yang layak sangat dibutuhkan. Namun, revitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada bangunan fisik. Yang juga perlu direvitalisasi adalah budaya belajar, kepemimpinan sekolah, relasi guru dan murid, keterlibatan orang tua, serta keberanian untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, sehat, dan manusiawi.
Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk memeriksa kembali arah pendidikan kita. Apakah pendidikan masih terlalu sibuk mengejar angka, tetapi lupa membangun manusia? Apakah sekolah masih terlalu dibebani administrasi, tetapi kurang diberi dukungan? Apakah guru terlalu sering diminta berinovasi, tetapi kesejahteraan dan perlindungannya belum sungguh-sungguh diperkuat? Apakah dunia kerja terus menuntut lulusan berkualitas, tetapi belum cukup terlibat dalam proses pembentukannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena pendidikan adalah urusan jangka panjang. Hasilnya tidak selalu tampak hari ini. Pendidikan yang baik mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian, ketika seorang anak tumbuh menjadi warga yang berpikir jernih, pekerja yang kompeten, pemimpin yang berintegritas, atau manusia yang mampu hidup dengan martabat.
Karena itu, memperingati Hari Pendidikan Nasional tidak cukup dengan upacara, ucapan selamat, dan unggahan media sosial. Hardiknas harus menjadi ajakan untuk memperbaiki cara kita memandang pendidikan. Sekolah tidak boleh dibiarkan sendirian. Guru tidak boleh terus dijadikan tumpuan tanpa dukungan memadai. Peserta didik tidak boleh hanya dilihat sebagai angka dalam laporan capaian. Pendidikan harus dikembalikan sebagai kerja kebudayaan yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
Jika pendidikan bermutu adalah tujuan, maka partisipasi semesta adalah jalannya. Kita membutuhkan keluarga yang peduli, guru yang sejahtera, sekolah yang aman, kampus yang relevan, industri yang bertanggung jawab, pemerintah yang konsisten, dan masyarakat yang ikut menjaga ekosistem belajar.
Pada akhirnya, pendidikan bermutu bukan hanya tentang menghasilkan anak yang pintar menjawab soal. Pendidikan bermutu adalah tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, bekerja, beradaptasi, berempati, dan berkontribusi. Dan tugas sebesar itu mustahil dikerjakan oleh sekolah sendirian.
Hardiknas 2026 seharusnya mengingatkan kita pada satu hal mendasar: masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan di kelas, tetapi juga oleh seberapa serius seluruh masyarakat ikut merawatnya.
Foto Penulis Daniel Jesayanto Jaya
Daniel Jesayanto Jaya, S.Pd., M.Pd. adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Ia menempuh studi doktoral pada Program Studi S-3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus keilmuan dan risetnya berada pada bidang pendidikan vokasional, pengembangan karir, dan kewirausahaan konstruksi, dengan perhatian khusus pada transformasi karir pekerja konstruksi menjadi wirausahawan konstruksi. Selain aktif dalam pendidikan tinggi dan penelitian, ia juga terlibat dalam publikasi ilmiah nasional dan internasional serta kegiatan telaah akademik sebagai reviewer jurnal internasional terindeks Scopus.
