SURABAYA, ISTARA – Komisi X DPR RI mendorong pemerataan akses literasi di Jawa Timur dengan memperkuat layanan perpustakaan agar tidak hanya berfokus pada koleksi dan fasilitas.
Perpustakaan dinilai perlu dikembangkan sebagai ruang belajar masyarakat yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta membantu warga menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI ke Jawa Timur yang berlangsung pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, fungsi perpustakaan perlu diperluas agar keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi,” kata Adela.
Menurutnya, penguatan literasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, hingga penerbit perlu membangun kerja sama untuk menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan literasi bukan hanya ditentukan oleh jumlah koleksi atau keberadaan gedung perpustakaan. Kualitas pelayanan, kemampuan tenaga perpustakaan, kemudahan akses, serta kesinambungan program juga menjadi bagian penting.
“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Capaian Minat Baca Jadi Bahan Evaluasi
Berdasarkan data dalam TOR kunjungan kerja, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 tercatat 77,15. Capaian itu menempatkan provinsi tersebut di peringkat ketiga nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 berada di angka 56,29.
Adela mengatakan kedua indikator tersebut perlu dilihat secara utuh. Minat membaca yang tinggi perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara produktif.
“Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup,” katanya.
Komisi X DPR juga menaruh perhatian pada pemerataan layanan perpustakaan bagi masyarakat yang belum memperoleh akses secara optimal.
Wilayah 3T, kawasan pesisir, desa, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam kunjungan kerja tersebut.
Komisi X turut menggali persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah, mulai dari anggaran, sarana dan prasarana, koleksi, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, hingga jangkauan layanan kepada masyarakat.
Masukan dari daerah akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong kebijakan pembangunan literasi yang lebih efektif.
“Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan,” tutur Adela.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi agar pembangunan literasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata,” pungkas Adela.
Komentar ditutup.