SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja menjelang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV 2025. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab menggelar Rapat Penguatan Implementasi SAKIP sebagai sarana konsolidasi lintas perangkat daerah untuk mempercepat perbaikan kinerja sekaligus memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berjalan selaras dan terukur.
“Kegiatan penguatan SAKIP menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil pencapaian,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, Jumat (12/12/2025).
SAKIP menjadi momen bagi setiap perangkat daerah untuk menata kembali proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Arif menekankan bahwa akuntabilitas kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan fundamental untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bappeda telah melakukan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah, termasuk penginputan realisasi kinerja dan pohon kinerja pada E-SAKIP Pro, tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, serta pengunggahan dokumen pada esr.kemenpan.go.id.
Melalui rapat ini, Bappeda bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat mendorong peningkatan kualitas data dan percepatan tindak lanjut rekomendasi evaluasi, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.
“Kami berharap pendampingan ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, menghasilkan laporan kinerja yang komprehensif, dan berkontribusi pada peningkatan nilai SAKIP pemerintah daerah,” jelas Arif.
Bappeda berencana melaksanakan pendampingan lanjutan untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu menyempurnakan penginputan kinerja, sekaligus memperkuat pelayanan publik.
“Penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan diharapkan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Kepala Bappeda Arif Firmanto.
