MALANG, ISTARA – Gagasan Sosialisme Indonesia yang pernah dirumuskan Bung Karno kembali menjadi bahan perbincangan dalam Refleksi Haul Bung Karno ke-56 di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Forum tersebut menghadirkan kader GMNI, akademisi, guru kader, alumni organisasi, hingga penyelenggara pemilu dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Joglo Simbah, Karangploso, itu tidak hanya mengenang sosok Proklamator RI, tetapi juga mengulas berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai masih membayangi perjalanan Indonesia, mulai dari ketimpangan sosial, arah ekonomi nasional, hingga kualitas regenerasi kepemimpinan.
Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Sri Setyadji, SH, M.Hum, menilai konsep Sosialisme Indonesia masih relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang berkeadilan.
Menurutnya, konsep tersebut lahir dari nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai dasar penyelenggaraan negara.
“Sosialisme Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila. Tujuannya membangun kehidupan ekonomi yang memberi ruang bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Sri Setyadji.
Ia berpendapat perubahan orientasi ekonomi mulai terlihat sejak pergantian rezim pada 1966. Kebijakan yang membuka pintu investasi asing dalam skala besar dinilai menjadi titik balik yang menggeser praktik demokrasi ekonomi sebagaimana amanat UUD 1945.
“Sejak saat itu sistem ekonomi semakin dekat dengan pola kapitalisme yang hingga sekarang masih memengaruhi arah pembangunan nasional,” katanya.
Sementara itu, Tokoh NU Sidoarjo, Mahmud Yunus, mengajak kader GMNI untuk memperluas medan perjuangan melalui berbagai sektor strategis.
Menurutnya, tantangan zaman menuntut organisasi kader tidak hanya aktif dalam ruang advokasi dan kajian, tetapi juga hadir dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial.
“Perjuangan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Kader perlu membangun kapasitas agar mampu hadir di ruang-ruang strategis yang menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya.
Mahmud juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai institusi dan komunitas. Namun, hubungan tersebut tidak boleh mengubah orientasi perjuangan yang berpihak kepada rakyat.
“Kami membangun komunikasi agar kekuasaan lebih mendengar suara masyarakat, bukan untuk menggadaikan idealisme,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, mengangkat persoalan regenerasi kepemimpinan nasional. Ia menyoroti pandangan Suko Sudarso mengenai terputusnya tradisi pembentukan pemimpin pasca-peristiwa 1965.
Menurut Kadek, Indonesia pernah melahirkan tokoh-tokoh besar yang memiliki kemampuan membaca persoalan bangsa dalam perspektif geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Tradisi tersebut, kata dia, semakin sulit ditemukan dalam kehidupan politik modern.
“Berkurangnya budaya membaca, melemahnya tradisi intelektual, dan minimnya ruang dialog ideologis membuat proses lahirnya pemimpin visioner semakin berat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu melihat kepentingan bangsa dalam jangka panjang, bukan sekadar merespons persoalan sesaat.
Refleksi Haul Bung Karno ke-56 tersebut menghasilkan satu kesimpulan yang mengemuka sepanjang diskusi, yakni perlunya menghidupkan kembali tradisi berpikir strategis, memperkuat keberpihakan kepada rakyat, dan menjaga cita-cita keadilan sosial yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia.
Komentar ditutup.