Menu

Otomatis
Breaking News

Hukum & Kebijakan

Kasta NTB: Pengadaan Mobil Mewah Bank NTB Syariah Adalah Bentuk Pengabaian Instruksi Presiden

badge-check

Kasta NTB: Pengadaan Mobil Mewah Bank NTB Syariah Adalah Bentuk Pengabaian Instruksi Presiden Perbesar

MATARAM – LSM Kasta NTB mengecam keras kebijakan pengadaan fasilitas mobil operasional mewah bagi jajaran direksi Bank NTB Syariah yang dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran negara.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, mengatakan ​berdasarkan data yang dihimpun, pengadaan tersebut mencakup unit BMW senilai Rp1,2 miliar untuk Direktur Utama, serta Mazda CX-5 seharga masing-masing Rp850 juta untuk jajaran direktur di bawahnya.

“Total anggaran yang digelontorkan untuk fasilitas kendaraan ini diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar melalui skema Car Owner Partnership (CoP), di mana seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh perusahaan,” paparnya.

​Wink Haris menilai langkah ini sebagai bentuk sikap hedonis yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat saat ini.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan arahan efisiensi yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

​”Alih-alih menunjukkan bukti kinerja yang baik, malah yang lebih diutamakan penyiapan fasilitas mobil mewah untuk jajaran direksi yang diperkirakan menelan anggaran mencapai 4,8 miliar rupiah,” tegas Wink Haris dalam keterangan tertulisnya, (4/4/26).

​Kasta NTB menekankan bahwa periode 2025-2026 merupakan masa sulit bagi Bank Plat Merah tersebut. Bank NTB Syariah sempat menjadi sorotan publik akibat gangguan layanan mobile banking yang berkepanjangan serta isu serangan siber yang mengakibatkan dugaan transaksi ilegal fantastis mencapai Rp180 miliar.

​”Kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi direksi baru untuk melakukan pembenahan struktural dan meningkatkan kualitas layanan demi mengembalikan kepercayaan publik (public trust) yang sempat merosot,” katanya.

​”Kebijakan tersebut memantik resistensi publik karena jajaran direksi baru dianggap lebih mengutamakan fasilitas jabatan daripada pembuktian kinerja yang sesuai harapan publik serta menunjukkan sikap hedonis di tengah beratnya kondisi kehidupan rakyat NTB saat ini,” pungkas Wink Haris.

Facebook Comments Box

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

18 Jul 2026 - 18:16 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

TNI AD Gelar Karya Besar Bakti di Madura, Ratusan Infrastruktur dari Jembatan hingga RTLH dan Ribuan Aksi Sosial Siap Digelar

21 Jun 2026 - 12:25 WIB

TNI AD Gelar Karya Besar Bakti di Madura, Ratusan Infrastruktur dari Jembatan hingga RTLH dan Ribuan Aksi Sosial Siap  Digelar

Kasus Jurnalis Beritajatim Mandek 15 Bulan, KAJ Jatim Pertanyakan Keseriusan Polrestabes Surabaya

8 Jun 2026 - 21:19 WIB

Kasus Jurnalis Beritajatim Mandek 15 Bulan, KAJ Jatim Pertanyakan Keseriusan Polrestabes Surabaya

Sengketa Lahan di Desa Bilelando: Eksekusi Ditunda Polisi, Pengacara Ungkap Dugaan Cacat Hukum Formil

26 Mei 2026 - 19:44 WIB

Sengketa Lahan di Desa Bilelando: Eksekusi Ditunda Polisi, Pengacara Ungkap Dugaan Cacat Hukum Formil

ART Ancam Kedaulatan Media Nasional, IJTI dan Ibas Bersuara

15 Apr 2026 - 19:45 WIB

ART Ancam Kedaulatan Media Nasional, IJTI dan Ibas Bersuara
Trending di Hukum & Kebijakan