SUMENEP – Rabu, 21/1/2026 – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep semakin memanas. Di tengah proses seleksi terbuka yang berjalan sesuai koridor hukum dan pengawasan negara, para pengamat birokrasi menekankan pentingnya kualitas dan kapasitas calon, bukan sekadar popularitas.
Ach. Supyadi, S.H., M.H., pengamat hukum dan birokrasi yang dikenal kritis dan tajam dalam menilai manajemen pemerintahan, menegaskan bahwa seluruh calon Sekda Sumenep harus mempersiapkan diri secara matang, menunjukkan kapasitas nyata, dan tidak hanya mengandalkan popularitas atau kedekatan politik.
“Sekda adalah jantung birokrasi daerah yang terpilih harus mampu memimpin dengan integritas, visi yang jelas, dan kemampuan mengorkestrasi seluruh perangkat pemerintahan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, bursa Sekda bukan soal siapa yang populer, tetapi siapa yang mampu memimpin birokrasi dengan kepala dingin, visi yang jelas, dan integritas tak tergoyahkan.
“Sekda bukan hanya posisi struktural, tapi pusat kendali administrasi pemerintahan yang harus memastikan kebijakan berjalan sampai tingkat desa. Selain itu, generasi birokrat berikutnya akan menilai kualitas Sekda ini sebagai contoh profesionalisme sejati,” tandasnya.
Empat Kuda Hitam Sekda Sumenep
Di tengah hiruk-pikuk proses seleksi, empat nama birokrat senior mencuat sebagai “kuda hitam” yang berpeluang besar menduduki jabatan strategis tertinggi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
Chairul Rasyid – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep. Chairul dikenal sebagai birokrat teknokrat matang yang menguasai dua pilar strategis pembangunan: ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Sebelumnya memimpin Diskop UKM dan Perindag, ia terbiasa bekerja berbasis data, perencanaan matang, dan disiplin organisasi. Konsistensi Chairul dalam tata kelola birokrasi menjadi modal penting untuk memimpin birokrasi Sumenep.
Moh. Ramli – Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Ramli dikenal visioner dan progresif. Sebelumnya memimpin DPMD, ia mampu mendorong desa sebagai subjek pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Pengalamannya menelisik birokrasi dari akar paling bawah menjadi modal penting bagi seorang Sekda yang harus memastikan kebijakan berjalan hingga tingkat desa.
Abd. Rahman Riadi – Kepala Dinas Sosial Sumenep. Rahman memiliki lintasan karier yang kuat di bidang ekonomi dan sosial. Sebelumnya memimpin DPMPTSP, ia berhasil mempercepat pelayanan perizinan dan memperbaiki iklim investasi daerah. Perspektifnya seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, penting untuk penentuan kebijakan strategis di tingkat daerah.
Moh. Iksan – Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. Figur ini memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia yang kuat, serta pengalaman memimpin Disbudporapar, sebuah OPD dengan spektrum kerja luas dan dinamis. Koordinasi lintas sektor menjadi keahliannya, sangat dibutuhkan bagi Sekda yang harus memimpin birokrasi kompleks dan memastikan pelayanan publik efektif.
Selain itu, sejumlah pejabat lain juga mencuat, seperti Kepala Bappeda Arif Firmanto, Kepala PUTR Eri Susanto, Agus Dwi Saputra, dan Dzulkarnaen, Kepala Bakesbangpol yang berjasa terhadap fungsibilitas dan stabilitas daerah.
Arif Firmanto dikenal mampu menyusun rencana pembangunan strategis secara sistematis, Eri Susanto terbukti handal dalam menangani proyek infrastruktur tepat waktu, dan Agus Dwi Saputra memiliki kapasitas manajerial yang terbukti di sejumlah OPD.
Kepala BKPSDM Sumenep, Ir. Benny Irawan, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi Sekda berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan penuh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
“Seleksi ini bukan ajang tarik-menarik kepentingan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memilih birokrat terbaik bagi daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi prinsip utama kami,” ujar Benny.
Bagi masyarakat, proses ini menjadi momentum penting untuk menilai keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi profesional dan berintegritas. Jabatan Sekda bukan sekadar posisi struktural, melainkan pusat kendali administrasi pemerintahan, penghubung kepala daerah dengan perangkat daerah, dan penentu ritme pelayanan publik.
Siapa yang Terpilih?
Empat kuda hitam kini berada di lintasan yang sama, siap menunjukkan kapasitas nyata mereka. Siapa yang akhirnya terpilih akan menentukan arah birokrasi Sumenep di tahun-tahun mendatang. Namun satu hal yang pasti, kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, dan profesionalisme ASN akan sangat dipengaruhi oleh sosok Sekda yang terpilih, bukan oleh hiruk-pikuk politik atau kepentingan sesaat.
Seleksi terbuka Sekda Sumenep menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ASN dan masyarakat: jabatan strategis harus didasarkan pada kapasitas, rekam jejak, dan komitmen terhadap pelayanan publik, bukan sekadar nama besar atau kedekatan politik.
