SURABAYA, ISTARA – Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memicu pertanyaan tentang kebutuhan institusi, desain kelembagaan, kebebasan akademik, hingga akses mahasiswa.
Sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat membahas wacana tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) menggelar diskusi tersebut dengan melibatkan sekitar 75 peserta. Mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) turut mengikuti forum.
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan, serta Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari menjadi pembicara.
Hery Johari hadir mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso dan Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan juga hadir dalam diskusi.
Universitas Republik Indonesia Harus Menjawab Kebutuhan
Wakil Rektor Umsura Radius Setiyawan meminta pemerintah menjelaskan tujuan dan desain URI sebelum membangun institusi tersebut.
Menurut Radius, pemerintah perlu membuka peta jalan URI kepada publik. Peta jalan itu perlu menjelaskan posisi institusi, fungsi, orientasi pendidikan, mekanisme penerimaan mahasiswa, serta hubungan URI dengan institusi negara.
Radius menilai persoalan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah perguruan tinggi. Penyerapan lulusan ke dunia kerja juga menjadi persoalan penting.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” kata Radius.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan need assessment sebelum membangun URI.
Pemerintah harus menjawab kebutuhan apa yang hendak diselesaikan melalui institusi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memang membutuhkan perguruan tinggi baru.
Radius Soroti Kebebasan Akademik
Radius kemudian mempertanyakan desain kelembagaan URI dan kemungkinan kedekatannya dengan struktur birokrasi.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” ujarnya.
Menurut Radius, perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar URI tidak berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Radius bahkan mengingatkan kemungkinan pemerintah menggunakan institusi tersebut untuk menghadapi kelompok akademik yang kritis.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” kata Radius.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah membuka desain URI kepada publik sejak awal. Dengan begitu, masyarakat dapat menguji konsepnya melalui ruang akademik dan demokratis.
Akses Mahasiswa dan Risiko Reproduksi Elite
Radius juga menyoroti akses mahasiswa. Jika pemerintah menyiapkan URI sebagai institusi pencetak calon pemimpin nasional, sistem penerimaan harus memberikan kesempatan yang adil.
Menurut Radius, kampus dengan karakter elite dapat menciptakan reproduksi elite baru jika hanya kelompok tertentu yang memiliki akses.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” katanya.
Radius tidak menyatakan penolakan terhadap URI. Ia meminta pemerintah memastikan desain institusi tersebut tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang diskusi sebelum mengambil keputusan final.
“Ketika ini dibangun dari atas, nanti bagaimana itu? Saya kira ini nanti menjadi wacana,” tandasnya.
Lutfil Minta Publik Tidak Membela atau Menghakimi
Ketua Pengurus Wilayah KAUJE Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim melihat wacana URI dari perspektif berbeda.
Menurut Lutfil, pemerintah dapat menggunakan URI untuk menjawab persoalan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi. Namun, publik perlu memberikan penilaian secara kritis.
Ia meminta masyarakat tidak membela gagasan pemerintah secara membabi buta. Pada saat yang sama, masyarakat juga tidak perlu langsung menolak gagasan tersebut.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” kata Lutfil.
Lutfil menilai URI dapat menjadi antitesis terhadap persoalan kualitas birokrasi dan kepemimpinan nasional yang selama ini muncul.
Ia juga mengingatkan bahwa kerugian negara tidak selalu muncul karena kehilangan uang.
Menurut Lutfil, pemerintah juga perlu melihat dampak sebuah program terhadap manfaat yang diterima masyarakat.
“Tidak ada pencurian di situ. BPK tidak menemukan kesalahan uangnya, tidak. Tetapi kualitas programnya, kualitas kebijakannya, itu tidak bersentuhan dengan kemanfaatan publik,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan URI menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus relevan dengan kebutuhan publik.
Implementasi URI Perlu Perencanaan Matang
Lutfil kemudian mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan gagasan besar. Implementasi juga menentukan keberhasilan sebuah program.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Lutfil, MBG memiliki tujuan besar sebagai investasi sumber daya manusia. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai persoalan teknis.
“Gagasan atau ide itu kan benar sebetulnya. Ketika alokasi APBN dikeluarkan, MBG itu judul besarnya adalah investasi tentang SDM di masa depan,” katanya.
Pengalaman tersebut, menurut Lutfil, perlu menjadi pelajaran dalam pembangunan URI.
Ia mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah URI mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul? Kedua, apakah lulusan URI mampu bekerja secara efektif ketika masuk ke birokrasi maupun BUMN?
Lutfil juga menawarkan alternatif desain. Pemerintah tidak harus menempatkan URI langsung dalam struktur birokrasi.
Ia mengusulkan model think tank yang dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan bagi negara.
PGRI Dorong Need Assessment Sebelum URI Berdiri
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo memiliki pandangan serupa mengenai kebutuhan kajian sebelum pembangunan URI.
Menurut Djoko, pemerintah perlu menjawab kebutuhan masyarakat terlebih dahulu.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Djoko.
Djoko meminta pemerintah melihat URI secara holistik. Kajian tidak cukup hanya melihat kebutuhan institusi, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran, dan prospek lulusan.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” ujarnya.
Djoko juga meminta pemerintah menguji program melalui bukti di lapangan.
“Serba hipotetik, hipotesis semua. Kita ini buktinya. Buktinya MBG itu bagaimana, kemudian KDMP Merah Putih itu nanti bagaimana,” katanya.
Ia menegaskan pandangannya bukan serangan terhadap pemerintah. Djoko ingin melihat bukti nyata dari setiap gagasan besar yang pemerintah jalankan.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” ujar Djoko.
RRI: URI Perlu Dibahas Secara Terbuka
Ketua Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) Eko Ridwan mengatakan pihaknya menggelar diskusi sebagai ruang untuk membahas berbagai isu strategis nasional.
Topik tersebut mencakup pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, serta arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, publik perlu membahas Universitas Republik Indonesia secara terbuka karena gagasan tersebut berkaitan dengan masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tema diskusi kali ini sangat menarik sekaligus sensitif. Program URI, bersama program unggulan lain seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi perhatian publik,” ujar Eko.
Eko melihat URI berpotensi menjadi wadah untuk mencetak sumber daya manusia unggul, termasuk calon pemimpin di pemerintahan maupun BUMN.
Namun, kehadiran URI juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisinya di tengah perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah memiliki reputasi kuat.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Eko berharap forum tersebut dapat mempertemukan generasi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam ruang dialog yang kritis sekaligus konstruktif.
“Harapan kami, acara ini menjadi benang merah bagi generasi muda dan tokoh pelaku perubahan dalam mengawal konstelasi kepemimpinan serta arah pendidikan Republik ke depan,” pungkas Eko.
Komentar ditutup.