SURABAYA, ISTARA – Penindakan pemain judi online dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan perjudian digital. Pemerintah juga perlu mengawasi platform yang menjadi sarana perjudian.
Djoni Sudjatmoko menyampaikan pandangan itu dalam diskusi dan bedah buku Ekonomi Pancasila. TIMES Indonesia menggelar diskusi tersebut di Posko TIMES Indonesia, Arena Muktamar NU ke-35, Tambakberas, Jombang.
Djoni mengangkat kasus Yudi Surya sebagai contoh. Warga Surabaya itu terseret perkara judi online dan mendapat hukuman satu tahun penjara.
Kasus Yudi Surya dan Pertanyaan soal Platform
Yudi bermain judi slot melalui aplikasi Higgs Games Island (HGI), termasuk permainan Mahjong Ways 3. Polisi kemudian menangkap Yudi dan membawanya ke proses hukum.
Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Yudi terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepadanya.
Kasus tersebut, menurut Djoni, menunjukkan persoalan yang lebih luas. Pemain memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, pemerintah juga perlu melihat sistem yang memungkinkan aplikasi tersebut menjangkau masyarakat.
“Jangan masyarakat yang dikorbankan. Kalau aplikasinya bisa beredar, siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi-aplikasi judol ini?” kata Djoni.
Djoni Soroti Pengawasan Pemerintah
Djoni mempertanyakan cara pemerintah mengawasi platform permainan digital. Ia juga mempertanyakan bagaimana platform tersebut dapat beredar dan kemudian digunakan untuk aktivitas perjudian.
Menurut Djoni, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari beberapa sisi. Aspek itu mencakup perizinan, pengawasan dan dampak ekonomi terhadap masyarakat.
Ia menilai penangkapan pemain tidak boleh menjadi akhir penanganan judi online. Pemerintah perlu mengevaluasi aturan dan mekanisme pengawasan jika masih terdapat celah.
“Kalau ada sesuatu yang belum diatur atau sudah diatur tetapi aturannya tidak benar, itu harus kita bedah bersama dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Ekonomi Pancasila dan Kepemimpinan Etik
Djoni menghubungkan persoalan judi online dengan konsep ekonomi Pancasila. Menurut dia, konsep tersebut tidak hanya membahas aktivitas ekonomi.
Ekonomi Pancasila juga harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. Karena itu, Djoni menilai kepemimpinan etik memiliki peran penting.
“Kepemimpinan etik itu intinya para pemimpin harus mementingkan kepentingan yang lebih luas, kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya,” tegasnya.
Djoni menilai prinsip tersebut berlaku bagi seluruh elemen bangsa. Ia menyebut eksekutif, legislatif, yudikatif, media, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial.
Djoni: Penanganan Judol Tak Cukup Penjarakan Pemain
Djoni juga menyoroti kebijakan yang dapat berdampak kepada masyarakat rentan. Ia menyinggung bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang dapat terdampak ketika data perbankan bersinggungan dengan aktivitas judi online.
Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak menambah beban masyarakat yang sudah terdampak persoalan judol.
“Saya menilai masyarakat yang telah menjadi korban persoalan judi online jangan sampai kembali menerima beban akibat kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah,” jelasnya.
Djoni mendorong penanganan judi online secara berkelanjutan. Menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu mengumpulkan persoalan yang muncul di lapangan.
Mereka kemudian dapat menganalisis persoalan tersebut dan membahasnya bersama. Proses itu, kata Djoni, harus menghasilkan rekomendasi dan solusi.
“Jangan panas-panas tai ayam. Sudah ramai, kemudian hilang sendiri. Permasalahan di masyarakat harus digali, dibuat hipotesis kemudian membahasnya, sampai ditarik solusinya,” kata Djoni.
Ekonomi Pancasila Jadi Ruang Kontrol Sosial
Djoni berharap forum ekonomi Pancasila dapat berkembang menjadi ruang kontrol sosial terhadap pemerintah.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu menjadikan kontrol tersebut sebagai upaya mencari kesalahan pemerintah. Masyarakat justru dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan.
“Ini bukan untuk mencari kesalahan pemerintah. Kita masyarakat di bawah membantu memberikan kontrol kepada pemerintah dan kabinetnya,” ujarnya.
Dalam konteks judi online, Djoni mendorong pemerintah mengevaluasi sistem yang memungkinkan praktik perjudian digital menjangkau masyarakat.
Ia menilai penegakan hukum terhadap pemain perlu berjalan bersama evaluasi sistem. Pemerintah juga perlu memperbaiki mekanisme yang memungkinkan masyarakat terpapar judi online.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban malah dihukum, sementara sistem yang membuat mereka bisa menjadi korban tidak diperbaiki atau dievaluasi,” pungkasnya.
Komentar ditutup.