Oleh: Zainal Arifin Emka*
Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri bergengsi yang sedang menginjak tahun ketiga tiba-tiba kaget. Bayangkan saja, dia masuk ke aula besar yang bisa memuat 2.000 orang, dan ternyata penuh sekali dengan mahasiswa baru!
Sesaat dia berpikir, “Wow, kampus gue makin gede ya!” Tapi tidak lama, dia juga sadar ada masalah yang bakal muncul dengan banyaknya mahasiswa baru yang datang. Kampus yang selama ini dia anggap sebagai tempat nyaman buat belajar bakal jadi tempat yang padat banget, entah itu ruang kuliah atau bahkan antrean panjang buat bimbingan. Dosen bakal mengajar sambil menghitung jam tambahan, dan mahasiswa, bukannya belajar, malah mulai sibuk dengan kompetisi.
Hari ini, apa yang dia rasakan seperti direspons langsung oleh Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina. Beliau mengomentari PTN yang membuka kran penerimaan mahasiswa baru terlalu lebar. Peringatan ini harus kita baca dengan serius. Alarmnya berbunyi bukan karena kampus terlalu berisik, tapi karena ada satu hal yang sudah lama sekali diam: Negara.
Berlatih Antre
Di atas kertas, PTN itu seharusnya jadi tempat yang menjaga kualitas pendidikan dan martabat akademik. Tapi pada kenyataannya, PTN sering kali harus bertahan hidup seperti pedagang kaki lima. Harus kreatif, harus mandiri, dan kalau bisa, tidak banyak protes.
Nah, karena anggaran negara makin seret, akhirnya kran penerimaan mahasiswa baru dibuka lebar-lebar. Bukan karena serakah, tapi karena takut kehabisan napas.
Masalahnya, kalau krannya dibuka terlalu lebar, bukan air jernih yang keluar. Yang keluar malah lumpur. Ruang kuliah jadi sesak, dosen jadi sangat lelah, dan kualitas pendidikan harus bersaing dengan target-target penerimaan mahasiswa yang harus dipenuhi.
Kampus yang dulu jadi tempat untuk mengembangkan pikiran, sekarang jadi tempat antrean buat mendapatkan ijazah. Ironisnya, semua ini sering kali dibungkus dengan jargon mulia seperti “demokratisasi pendidikan.”
Di sini kita perlu jujur: bedakan antara memperluas akses dan cuma sekadar jualan bangku kuliah. Akses itu soal keadilan, sedangkan obral itu soal buru-buru dan asal-asalan. Kampus yang punya martabat tahu kapan harus bilang “ya” dan yang lebih penting lagi, berani bilang “cukup.” Sayangnya, sering kali keberanian itu kalah oleh laporan keuangan.
Tapi, menyalahkan kampus saja juga tidak adil. Kita jarang bertanya, siapa sih yang sebenarnya merasa PTN harus jadi setengah kampus, setengah badan usaha? Kalau negara maunya kampus mandiri, ya kita harus siap menerima konsekuensinya. Tidak bisa, dong, kita meminta idealisme tapi anggarannya cuma setengah-setengah.
Makin Seret
Kampus itu seharusnya bisa membagi ilmu, bukan cuma menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tapi, karena anggaran makin ketat sementara tuntutan terus tinggi, kran penerimaan pun dibuka lebih lebar. Di sinilah kritik dari Prof. Didik Rachbini jadi sangat relevan: dia tidak lagi menyalahkan kampus, tapi sistem yang membuat kampus tidak punya banyak pilihan.
Kalau kualitas pendidikan itu ibarat air jernih, maka membuka kran tanpa memperbaiki pipa itu cuma bakal bikin genangan yang tidak jelas. Masalah pendidikan tinggi bukan soal niat, tapi soal keberanian untuk mengakui keterbatasan kita.
Kritik dari Prof. Didik ini harusnya jadi cermin buat kita semua. Kampus perlu bercermin supaya tidak terbuai oleh angka penerimaan mahasiswa yang banyak. Negara juga harus bercermin dan tidak terlalu percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa berkembang kalau cuma disirami dengan anggaran seadanya.
Dan yang paling penting, masyarakat juga harus sadar kalau pendidikan tinggi itu bukan cuma soal naik kelas di kehidupan sosial, tapi juga proses untuk membuat cara berpikir kita lebih dewasa.
Kalau kran mahasiswa terus dibuka tanpa menghitung daya tampung akademik, maka PTN bukan lagi jadi tempat buat mencerdaskan bangsa, malah jadi tempat antrean panjang kekecewaan. Dan di ujung antrean itu, yang bakal habis lebih dulu adalah kualitas itu sendiri.
*Wartawan Tua
