SURABAYA, ISTARA – Rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) halal tingkat provinsi di Jawa Timur diproyeksikan memberi dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari kepastian kualitas daging hingga stabilitas harga di pasar.
Inisiatif yang digagas PT Jatim Graha Utama mendapat dukungan dari anggota DPD RI, Lia Istifhama. Ia melihat langkah tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan sistem penyediaan daging yang lebih terintegrasi dan terjamin kehalalannya.
Menurut Ning Lia, selama ini fasilitas RPH bersertifikat halal di Jawa Timur tersebar dan sebagian besar dikelola pemerintah kabupaten/kota atau pihak swasta. Kehadiran RPH di level provinsi dinilai mampu memperkuat koordinasi serta menjangkau kebutuhan lintas daerah.
“Jaminan produk halal harus dijaga dari hulu hingga hilir, termasuk proses penyembelihan. Mayoritas masyarakat Jawa Timur membutuhkan kepastian tersebut dalam konsumsi sehari-hari,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Kebutuhan itu sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban sertifikasi halal dalam rantai produksi pangan.
Di sisi lain, tingginya konsumsi daging di Jawa Timur membuat penguatan infrastruktur menjadi mendesak. Produksi daging sapi di wilayah tersebut tercatat menembus lebih dari 100 ribu ton pada 2021 dan 2022. Meski sempat terkoreksi, peran Jawa Timur sebagai pemasok utama nasional tetap dominan.
Selain sapi, konsumsi daging ayam ras pedaging juga menjadi tulang punggung kebutuhan protein hewani masyarakat. Secara nasional, Pulau Jawa menyumbang lebih dari 60 persen produksi ayam ras, dengan Jawa Timur sebagai kontributor terbesar.
Kondisi tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai pusat produksi sekaligus konsumsi. Dalam situasi seperti itu, efisiensi rantai pasok menjadi krusial.
Ning Lia menilai RPH halal terintegrasi dapat memangkas potensi kehilangan pascapanen, menjaga kualitas melalui sistem rantai dingin, serta mempercepat distribusi ke pasar. Dampaknya, fluktuasi harga yang kerap dirasakan konsumen bisa ditekan.
“RPH halal bukan hanya soal kepatuhan syariat, tetapi juga menyangkut standar higienitas, efisiensi distribusi, hingga daya saing produk di pasar nasional,” katanya.
Dengan populasi besar dan pertumbuhan kelas menengah yang terus meningkat, permintaan daging diperkirakan terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa penguatan infrastruktur, tekanan terhadap harga dan kualitas akan semakin besar.
Direktur PT Jatim Graha Utama, Firman Dwi Kriatmojo, menyebut rencana pembangunan RPH halal merupakan bagian dari penguatan ekosistem industri halal di Jawa Timur, sekaligus menindaklanjuti arahan Gubernur untuk memperkuat sektor pangan.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi simpul distribusi yang efisien, sekaligus menjaga kualitas daging yang beredar di pasar tetap aman dan terjamin.
Dalam jangka panjang, langkah tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Jawa Timur berpeluang mempertahankan posisinya sebagai lumbung protein hewani nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri.
