Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum & Kebijakan

Kasta NTB: Pengadaan Mobil Mewah Bank NTB Syariah Adalah Bentuk Pengabaian Instruksi Presiden

badge-check

Kasta NTB: Pengadaan Mobil Mewah Bank NTB Syariah Adalah Bentuk Pengabaian Instruksi Presiden Perbesar

MATARAM – LSM Kasta NTB mengecam keras kebijakan pengadaan fasilitas mobil operasional mewah bagi jajaran direksi Bank NTB Syariah yang dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran negara.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, mengatakan ​berdasarkan data yang dihimpun, pengadaan tersebut mencakup unit BMW senilai Rp1,2 miliar untuk Direktur Utama, serta Mazda CX-5 seharga masing-masing Rp850 juta untuk jajaran direktur di bawahnya.

“Total anggaran yang digelontorkan untuk fasilitas kendaraan ini diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar melalui skema Car Owner Partnership (CoP), di mana seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh perusahaan,” paparnya.

​Wink Haris menilai langkah ini sebagai bentuk sikap hedonis yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat saat ini.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan arahan efisiensi yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

​”Alih-alih menunjukkan bukti kinerja yang baik, malah yang lebih diutamakan penyiapan fasilitas mobil mewah untuk jajaran direksi yang diperkirakan menelan anggaran mencapai 4,8 miliar rupiah,” tegas Wink Haris dalam keterangan tertulisnya, (4/4/26).

​Kasta NTB menekankan bahwa periode 2025-2026 merupakan masa sulit bagi Bank Plat Merah tersebut. Bank NTB Syariah sempat menjadi sorotan publik akibat gangguan layanan mobile banking yang berkepanjangan serta isu serangan siber yang mengakibatkan dugaan transaksi ilegal fantastis mencapai Rp180 miliar.

​”Kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi direksi baru untuk melakukan pembenahan struktural dan meningkatkan kualitas layanan demi mengembalikan kepercayaan publik (public trust) yang sempat merosot,” katanya.

​”Kebijakan tersebut memantik resistensi publik karena jajaran direksi baru dianggap lebih mengutamakan fasilitas jabatan daripada pembuktian kinerja yang sesuai harapan publik serta menunjukkan sikap hedonis di tengah beratnya kondisi kehidupan rakyat NTB saat ini,” pungkas Wink Haris.

Facebook Comments Box

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Polemik Komisaris Bank NTB Syariah, Logis NTB Desak Musyafirin Mundur

5 Okt 2026 - 11:23 WIB

Polemik Komisaris Bank NTB Syariah, Logis NTB Desak Musyafirin Mundur

Gandeng Pemprov Jatim, LPSK Serahkan Rp1,225 Miliar Korban Bom Surabaya

1 Okt 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Pemprov Jatim, LPSK Serahkan Rp1,225 Miliar Korban Bom Surabaya

Konsultan Hukum PDAM Kantongi Bukti Chat WhatsApp Pendemo Minta Rp20 Juta

8 Sep 2026 - 18:15 WIB

Konsultan Hukum PDAM Kantongi Bukti Chat WhatsApp Pendemo Minta Rp20 Juta

Kasus Yudi Surya, Djoni Sudjatmoko Pertanyakan Pengawasan Platform Judi Online

30 Agu 2026 - 16:47 WIB

Kasus Yudi Surya, Djoni Sudjatmoko Pertanyakan Pengawasan Platform Judi Online

Kejar Cuan di Higgs Games Island, Yudi Surya Berakhir di Penjara

19 Agu 2026 - 19:01 WIB

Kejar Cuan di Higgs Games Island, Yudi Surya Berakhir di Penjara
Trending di Hukum & Kebijakan